 |
| Ilustrasi: Dolar, Presiden, dan Percakapan yang Bersifat Pribadi |
Dolar, Presiden, dan Percakapan yang Bersifat Pribadi
"Relasi dengan Tuhan bersifat pribadi. Karena itu, peristiwa yang datang pada masa seorang pemimpin bukan sekadar peristiwa negara, melainkan juga bagian dari percakapan pribadi antara pemimpin dan Tuhan."
Sering kali ketika sebuah negara mengalami masalah, rakyat diajak ikut menanggung kesalahan.
Padahal tidak semua persoalan lahir dari keputusan rakyat.
Ketika harga-harga naik karena kurs dolar melonjak, rakyat memang ikut merasakan akibatnya.
Namun rakyat tidak menentukan kebijakan fiskal, tidak mengelola cadangan devisa, tidak menyusun strategi ekonomi negara, dan tidak memiliki kewenangan yang sama dengan presiden.
Maka tidak logis jika rakyat yang menerima akibat justru dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab.
Dalam kehidupan sehari-hari kita memahami bahwa tanggung jawab selalu mengikuti kewenangan.
Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya.
Karena itu seorang presiden tidak bisa disamakan dengan rakyat biasa.
Fasilitasnya berbeda, kewenangannya berbeda, dan akibat dari keputusannya pun menjangkau jutaan orang.
Banyak orang beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan berlangsung secara kolektif.
Namun kenyataan menunjukkan hal yang berbeda.
Orang-orang dapat memeluk agama yang sama, mengucapkan doa yang sama, menggunakan bahasa yang sama, bahkan beribadah dengan tata cara yang sama, tetapi hasil yang mereka terima berbeda-beda.
Ada yang berhasil.
Ada yang gagal.
Ada yang sehat.
Ada yang sakit.
Ada yang kaya.
Ada yang miskin.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa relasi dengan Tuhan pada akhirnya bersifat pribadi.
Dari titik ini muncul sebuah pertanyaan menarik.
Mengapa tsunami Aceh terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden?
Mengapa pandemi datang ketika Joko Widodo menjadi presiden?
Saya tidak mengatakan bahwa kedua presiden itu menyebabkan tsunami atau pandemi.
Itu adalah kesimpulan yang keliru.
Namun saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa besar tersebut hadir tepat ketika mereka memegang amanah kepemimpinan bangsa.
Tsunami menjadi tanggung jawab SBY untuk ditangani.
Pandemi menjadi tanggung jawab Jokowi untuk ditangani.
Lalu bagaimana dengan gejolak kurs rupiah terhadap dolar AS?
Berbeda dengan tsunami dan pandemi yang berada di luar kendali manusia, nilai tukar berada lebih dekat dengan wilayah kebijakan dan kecerdasan manusia.
Karena itu ketika rupiah melemah secara tajam, perhatian publik wajar tertuju kepada pemimpin yang sedang memegang kemudi negara.
Dalam pandangan ini, krisis nilai tukar bukan terutama menguji ketangguhan seorang pemimpin.
Yang sedang diperlihatkan justru dua hal sekaligus: relasinya dengan Tuhan dan kecerdasannya sebagai pemimpin.
Relasi dengan Tuhan, karena setiap pemimpin memiliki amanah pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapa pun.
Kecerdasan, karena keputusan-keputusan yang diambilnya akan terlihat hasilnya dalam kehidupan nyata rakyat.
Apakah semua ini merupakan hukuman?
Belum tentu.
Apakah semua ini merupakan peringatan?
Mungkin.
Apakah semua ini merupakan ujian?
Bisa jadi.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui maksud Tuhan secara pasti.
Namun satu hal tampaknya jelas: ketika seorang pemimpin menerima kekuasaan yang besar, ia juga menerima pertanyaan yang lebih besar.
Dan mungkin sejarah tidak sedang bertanya kepada rakyat.
Mungkin sejarah sedang bertanya kepada orang yang sedang memegang kemudi.
Karena itu, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak naik sedemikian cepatnya, saya tidak tergesa-gesa menyimpulkan apa pun.
Saya memilih menunggu.
Saya memilih melihat.
Saya memilih memberi kesempatan kepada waktu untuk berbicara.
Sebab jika memang seorang pemimpin memiliki kecerdasan yang memadai untuk mengendalikan keadaan, maka kecerdasan itu akan terlihat bukan pada pidatonya, bukan pada pencitraannya, melainkan pada hasil yang dicapai.
Maka mari kita lihat bersama.
Apakah Presiden Prabowo Subianto memiliki kecerdasan untuk menurunkan kembali nilai tukar tersebut dalam waktu yang sesingkat kenaikannya?
Ataukah kenaikan itu ternyata jauh lebih mudah daripada memperbaikinya?
Waktu akan menjawabnya.
Sejarah akan mencatatnya.
Dan rakyat akan merasakannya.
Kalau ternyata tidak mampu, saya tidak akan marah. Saya tidak akan mengutuk.
Saya hanya akan berkata:
"Sepisan Bae."
Catatan Ganjil.
Negara hanyalah sebuah nama.
Yang berdoa adalah manusia.
Yang mengambil keputusan adalah manusia.
Yang menerima akibat adalah manusia.
Dan di hadapan Tuhan, yang dipanggil bukan nama negaranya, melainkan nama orangnya.
Purwokerto, 9 Juni 2026
Selain menulis esai, puisi, dan lirik lagu, ia dikenal sebagai penggagas konsep CAsS (Cari Asyik Sajah/Concept of Agreement and Shared Sound) yang menempatkan kebebasan berekspresi dan kesepakatan bersama sebagai dasar penciptaan karya. Prinsip yang diyakininya adalah, "Kebenaran hanyalah buah kesepakatan."
Surya Esa pernah menjadi Duta Kebudayaan ke Republik Ceko dan Malaysia, berbicara dalam forum Bulan Bahasa bersama Achmad Tohari dan Didik Nini Thowok, serta mengemban amanah sebagai Ketua Teater ESA dan Ketua II Dewan Kesenian (2000–2014).
Motto hidupnya: "Dalam perbandingan tidak ada kesempurnaan."
Posting Komentar