BERSWARANEWS.Com | Banyumas - Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto memperkuat sinergi pembangunan melalui Kesepakatan Bersama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama Rektor UNU Purwokerto Achmad Iqbal, Selasa (11/8/2026), di Aula Kantor PCNU Kabupaten Banyumas.
Bupati Sadewo menegaskan, perguruan tinggi tidak cukup hanya berperan sebagai institusi pencetak lulusan. Kampus dituntut mampu menghadirkan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pengabdian yang menjawab persoalan konkret di tengah masyarakat.
Menurutnya, Banyumas menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, penguatan daya saing ekonomi, transformasi digital, hingga pemberdayaan masyarakat desa.
“Tantangan-tantangan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi,” ujar Sadewo.
Ia menilai keberadaan UNU Purwokerto selama sekitar sembilan tahun telah memperluas akses masyarakat Banyumas terhadap pendidikan tinggi sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.
Karena itu, Pemkab Banyumas menyambut positif kerja sama tersebut. Namun, Sadewo mengingatkan agar kesepakatan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan.
Ia meminta kedua pihak segera menerjemahkan kesepakatan ke dalam program yang konkret, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
“Setelah penandatanganan ini, saya meminta masing-masing pihak segera menindaklanjutinya dalam bentuk program dan kegiatan yang terukur, sesuai bidang dan kebutuhan yang disepakati,” katanya.
Di sisi lain, Rektor UNU Purwokerto Achmad Iqbal menyatakan kesiapan kampus untuk mengambil bagian lebih besar dalam pembangunan Banyumas.
Saat ini, UNU Purwokerto mengelola tiga fakultas dan 21 program studi, termasuk program studi unggulan Sains Lingkungan. Jumlah mahasiswanya mencapai sekitar 2.500 orang, dengan latar belakang yang beragam, termasuk penerima beasiswa asal Papua.
UNU Purwokerto juga mengembangkan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis pesantren yang diintegrasikan dengan program prioritas di tingkat desa dan kecamatan.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata yang berdampak langsung,” kata Achmad.
Menurutnya, kerja sama dengan Pemkab Banyumas membuka ruang lebih luas untuk mengintegrasikan program prioritas pemerintah daerah dengan riset, magang, dan KKN mahasiswa.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga basis pengetahuan, data, inovasi, dan sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan persoalan menjadi solusi.
Kesepakatan Pemkab Banyumas dan UNU Purwokerto pada akhirnya bukan sekadar dokumen kerja sama. Substansinya terletak pada kemampuan kedua institusi mengubah Tridharma Perguruan Tinggi menjadi kerja nyata—dari ruang akademik menuju desa, dari riset menuju kebijakan, dan dari pengetahuan menuju manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan pola kolaborasi tersebut, kampus diharapkan tidak berdiri sebagai menara gading, sementara pemerintah tidak bekerja sendirian menghadapi kompleksitas pembangunan. Keduanya dituntut bertemu di ruang yang sama: membangun sumber daya manusia Banyumas yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing. (wpas)
Posting Komentar