BERSWARANEWS.Com | Banyumas - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menegaskan peran perguruan tinggi sebagai motor transformasi desa dengan melepas 3.761 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk menjalankan pengabdian masyarakat selama 35 hari, mulai 8 Juli hingga 11 Agustus 2026. Pelepasan yang berlangsung di Auditorium Graha Widyatama Unsoed, Selasa (7/7/2026), menjadi penanda dimulainya salah satu program pengabdian terbesar di Jawa Tengah yang mengusung misi memperkuat daya tahan desa di tengah berbagai krisis global.
Pelepasan dilakukan bersama Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, dan jajaran pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.
Melalui Ketua Pusat Pengembangan KKN (Pusbang KKN) Unsoed, Ridlwan Kamaluddin, rektor menjelaskan sebanyak 3.761 mahasiswa dari 12 fakultas akan diterjunkan melalui berbagai skema pengabdian yang disusun berdasarkan kebutuhan riil dan karakteristik wilayah sasaran.
Pada periode ini, Unsoed menjalankan dua skema utama, yakni KKN Nasional dan KKN Internasional. KKN Nasional mencakup program Pemberdayaan Masyarakat, Tematik Kebencanaan, Tematik Literasi, Tematik Infrastruktur, serta KKN Nusa Persada. Sementara KKN Internasional kembali memperluas jejaring pengabdian hingga Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Hong Kong.
Di dalam negeri, mahasiswa akan ditempatkan di sembilan kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, dan Belitung Timur.
Mengusung tema "Peningkatan Resiliensi Desa di Tengah Krisis Global, Pangan, Ekonomi, Lingkungan, dan Literasi untuk Mendukung Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah sebagai Fondasi Kemandirian Bangsa," program ini menempatkan desa sebagai ruang pembelajaran sekaligus pusat solusi atas tantangan pembangunan masa depan.
Menurut Ridlwan, tema tersebut lahir dari realitas bahwa desa kini menghadapi tekanan multidimensi, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan, ketidakpastian ekonomi, transformasi digital hingga dinamika sosial. Karena itu, KKN tidak lagi sekadar menjadi kewajiban akademik, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat yang diarahkan menghasilkan dampak nyata.
Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menegaskan desa tidak cukup hanya mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi harus memiliki kapasitas untuk bangkit, beradaptasi, dan berkembang secara berkelanjutan.
Karena itu, pembangunan desa perlu diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta peningkatan budaya literasi sebagai fondasi ketahanan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta KKN agar menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
"Mulailah dari hal-hal sederhana, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan," pesannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar hasil KKN tidak berhenti sebagai laporan akademik, melainkan menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif mendampingi mahasiswa selama menjalankan program di lapangan sehingga berbagai inovasi yang lahir dapat diimplementasikan secara optimal.
Selain memperkuat Program Kecamatan Berdaya, mahasiswa juga didorong terlibat dalam edukasi pencegahan perundungan, perlindungan perempuan, anak, dan lanjut usia, serta pendampingan kelompok rentan di masyarakat.
Tak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi perhatian. Mahasiswa diminta membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing melalui digitalisasi pemasaran, inovasi kemasan produk, hingga perluasan akses pasar.
Taj Yasin menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan teknis apabila mahasiswa membutuhkan pendampingan, termasuk dalam pengembangan desain kemasan maupun strategi pemasaran produk lokal.
Dengan ribuan mahasiswa yang tersebar hingga lintas negara, KKN Unsoed 2026 menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat telah berevolusi menjadi ekosistem kolaboratif antara kampus, pemerintah, dan masyarakat. Lebih dari sekadar memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, program ini diarahkan menjadi investasi sosial untuk melahirkan desa yang tangguh, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di era krisis global. (wpas)
Posting Komentar