BERSWARANEWS.Com | Banyumas - Gelombang kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergema dari daerah. Sabtu (13/6/2026), ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya turun ke pusat Kota Purwokerto, menggelar demonstrasi yang tidak sekadar menjadi ritual protes tahunan, tetapi juga menandai lahirnya pengawasan sipil terhadap implementasi kebijakan nasional.
Di tengah pengawalan aparat kepolisian, para mahasiswa membawa satu pesan utama: program yang lahir atas nama rakyat harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru menambah beban ekonomi maupun membuka ruang penyimpangan anggaran.
Presiden BEM KM Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Yoga Dwi Yuwono, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak ditempatkan sebagai oposisi terhadap pemerintah, melainkan sebagai mitra kritis yang berkewajiban mengingatkan ketika kebijakan dinilai melenceng dari tujuan awal.
"Kami hadir bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tegasnya dalam orasi.
Ekonomi Rumah Tangga Jadi Titik Tekan
Di antara berbagai isu nasional, mahasiswa Banyumas Raya menempatkan persoalan daya beli masyarakat sebagai perhatian paling mendesak. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan fluktuasi harga bahan bakar minyak dinilai semakin menekan ekonomi rumah tangga.
Bagi kalangan mahasiswa, persoalan tersebut tidak lagi sebatas dinamika pasar, melainkan telah menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi masyarakat kelas bawah.
"Kami melihat daya beli masyarakat semakin tertekan. Ini bukan isu biasa, tetapi darurat ekonomi," ujar Yoga.
Pandangan itu menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa kali ini tidak semata berbicara tentang isu politik, melainkan menyentuh persoalan paling dasar yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Program Unggulan Tak Kebal Evaluasi
Aksi di Purwokerto juga memperlihatkan bahwa program-program yang menjadi identitas pemerintahan Prabowo-Gibran tidak luput dari pengawasan publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjadi salah satu fokus evaluasi. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh agar implementasi program tidak menyimpang dari tujuan awal dan benar-benar tepat sasaran.
Kritik serupa diarahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program yang diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi desa itu dinilai harus dibuktikan manfaat konkretnya bagi masyarakat.
Bagi mahasiswa, keberadaan koperasi tidak boleh berhenti sebagai proyek simbolik yang sarat seremoni, melainkan harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi produktif di tingkat desa.
Dari Demonstrasi Menuju Pengawasan Partisipatif
Berbeda dengan pola gerakan mahasiswa konvensional yang berhenti pada penyampaian tuntutan, BEM KM UMP memilih melangkah lebih jauh dengan membuka Posko Aduan Rumah Aspirasi MBG dan KDMP.
Langkah tersebut menjadi bentuk transformasi gerakan mahasiswa dari sekadar kekuatan demonstratif menjadi kekuatan pengawasan partisipatif. Posko itu disiapkan sebagai saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis maupun pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
"Kami akan gunakan posko ini untuk mencegah tindakan korupsi yang merugikan negara. Masyarakat Banyumas tidak perlu ragu melapor jika melihat kecurangan," kata Yoga.
Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengawasan anggaran tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif aparat penegak hukum dan lembaga negara, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
Menjaga Uang Negara dari Hulu ke Hilir
Aksi yang berlangsung tertib itu pada akhirnya memunculkan pesan yang lebih luas: mahasiswa ingin mengembalikan fungsi mereka sebagai iron stock sekaligus guardian of value.
Di tengah menguatnya tuntutan efisiensi anggaran dan tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru, mahasiswa Banyumas Raya berusaha menempatkan diri sebagai penjaga akuntabilitas kebijakan.
Gerakan ini menjadi sinyal bahwa legitimasi sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau popularitas politiknya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat nyata dan menjaga integritas pelaksanaannya.
"Kami tidak akan berhenti di sini. Ini adalah gerakan mengawal uang negara dari hulu ke hilir," pungkas Yoga.
Demonstrasi di Purwokerto itu pada akhirnya memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan mahasiswa memasuki babak baru. Jalanan tidak lagi hanya menjadi ruang perlawanan, melainkan juga arena lahirnya tuntutan transparansi dan pengawasan publik. Di tengah besarnya agenda pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran, suara dari Banyumas tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program negara pada akhirnya akan diukur oleh satu hal paling mendasar: sejauh mana kebijakan mampu dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (wpas)
Posting Komentar