BERSWARANEWS.Com | Banyumas - Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan kualitas demokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah yang sarat makna politik. Bukan dalam bentuk manuver kekuasaan ataupun konsolidasi elektoral, melainkan melalui penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi.
Senin (6/7/2026), di Pendopo Si Panji Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyerahkan bantuan keuangan partai politik senilai Rp3.081.645.000 kepada sembilan partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Banyumas hasil Pemilu 2024. Dana tersebut dihitung berdasarkan ketentuan Rp3.000 untuk setiap suara sah yang diperoleh masing-masing partai.
Namun bagi Sadewo, angka miliaran rupiah itu bukan sekadar realisasi belanja daerah.
Ia memandang bantuan tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi lokal. Menurutnya, keberadaan partai politik yang sehat, profesional, dan mampu menjalankan fungsi pendidikan politik akan menentukan kualitas kepemimpinan daerah pada masa mendatang.
"Setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Banyumas," tegas Sadewo di hadapan para ketua DPC dan DPD partai politik.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan partai. Dana tersebut tidak lagi diposisikan sebagai rutinitas administratif yang wajib dicairkan setiap tahun, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dari tingkat lokal.
Di tengah derasnya kritik terhadap rendahnya literasi politik masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai, pemerintah berharap bantuan ini mampu menjadi ruang pembenahan internal partai melalui pendidikan politik, pembinaan kader, hingga peningkatan kapasitas organisasi.
Karena itu, Sadewo mengingatkan agar seluruh partai mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Penggunaannya juga harus benar-benar sesuai dengan ketentuan, terutama untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat.
Menurutnya, akuntabilitas penggunaan anggaran akan menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
"Dengan pengelolaan yang baik, kepercayaan publik terhadap partai politik akan semakin meningkat," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sadewo mengajak seluruh kekuatan politik di Banyumas menjadikan bantuan tersebut sebagai momentum memperkuat komunikasi politik yang sehat, menjauhkan polarisasi, dan membangun sinergi dalam pembangunan daerah.
"Mari kita satukan langkah, bangun komunikasi yang sehat, dan wujudkan Banyumas yang PAS: Produktif, Adil, dan Sejahtera," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, menjelaskan besaran bantuan ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai pada Pemilu Legislatif 2024.
PDIP menjadi penerima bantuan terbesar dengan nilai Rp997.041.000 setelah mengumpulkan 332.347 suara sah dan memperoleh 17 kursi DPRD. Disusul PKB sebesar Rp490.968.000 dan Gerindra Rp474.678.000.
Selanjutnya Golkar menerima Rp273.807.000, PKS Rp260.841.000, NasDem Rp164.307.000, PAN Rp143.286.000, PPP Rp141.564.000, serta Demokrat Rp135.153.000.
Keseluruhan dana tersebut, kata Eko, telah dicairkan melalui transfer ke rekening resmi masing-masing DPC maupun DPD partai politik pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.
Di balik pencairan anggaran tersebut, tersimpan pesan yang lebih besar: demokrasi tidak hanya dibangun melalui pemilu lima tahunan, tetapi juga melalui keberlangsungan partai politik yang mampu menjalankan fungsi pendidikan, kaderisasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
Bagi Banyumas, bantuan keuangan partai bukan semata angka dalam APBD. Ia menjadi taruhan atas kualitas demokrasi lokal yang kelak akan menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerah pada masa depan. (wpas)
Posting Komentar